Pendapat Pengamat Terkait Sensor Internet Dibutuhkan Badan Independen!

0
204
Copyright ©Tribunnews

Pendapat Pengamat Terkait Sensor Internet Dibutuhkan Badan Independen!

Smeaker.com –  Wahyudi Djafar yang merupakan pengamat hukum sekaligus Deputi Direktur Riset ELSAM, menilai bahwa pembatasan konten Internet yang kini semakin bebas membutuhkan pengawasan khusus dari lembaga independen.

Bukan tanpa sebab, lembaga ini bisa bebas dari kepentingan ketika melakukan sensor terkait konten internet. “Butuh lembaga independen untuk melakukan pembatasan konten internet yang bebas kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya,” Ungkap Wahyudi dalam sebuah diskusi ‘Internet Rights Update: Bagaimana Lanskap Kebijakan Tata Kelola Konten Internet Indonesia?’ di kawasan Jakarta, pada hari Selasa, 28 November 2017 kemarin.

Pasalnya selama ini pembatasan konten internet hanya dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dinilai oleh pihak ELSAM membuat sensor yang dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan potensi terpengaruh dengan kepentingan politis dan yang lainnya.

BACA JUGA: Keyboard iOS 11 Masih Bermasalah Meski Sudah di Perbaiki!

“Sementara (kita) tak bisa mengkualifikasikan pemerintah sebagai badan independen. Dia punya kepentingan politik, dia punya kepentingan bermacam-macam,” Ungkap Wahyudi lebih lanjut.

Copyright ©rozrywka

Wahyudi menambahkan bahwa penyerahan wewenang terkait pembatasan konten Internet kepada pemerintah itu, rupanya tak lepas dari amanat yang tertulis dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Sementara UU sendiri tidak memberikan amanat pada pemerinntah untuk membentuk badan indepeden.

BACA JUGA: Mobile Legends Hadirkan Hero Baru Mengejutkan di Survei Ini!

Tak seperti Undang-undang lainnya yang memang mengamanatkan dibentuknya lembaga independen guna melakukan wewenang pengawasan. Seperti UU Penyiaran yang akhirnya merilis KPI.

Kemudian catatan lain yang diberikan oleh Wahyudi terkait dengan hak asasi Internasional. Menurut Wahyudi, standar internasonalnya yakni tindakan pembatasan konten dilakukan dalam bentuk pemblokiran atau dilakukan filtering atau penyaringan. Dan itupun seharusnya di lakukan oleh pihak institusi pengadilan atau badan lain yang independen.

“Standar internasionalnya, tindakan pembatasan konten dalam bentuk pemblokiran atau penapisan (filtering) itu harus dilakukan oleh institusi pengadilan atau badan lain yang independen,” Pungkas Wahyudi.

Saat ini apapun yang berkaitan dengan internet  memang berkembang begitu pesat. Lantaran semua itu bisa dilakukan secara otomatis dengan adanya layanan Internet. Di sejumlah daerah, memanfaatkan layanan ini sebagai media untuk melakukan promosi atau untuk belajar.

BACA JUGA: Harga Oppo R11s Plus dan Spesifikasinya, Smartphone 4G Snapdragon 660!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here