Soal Rencana Aturan Baru Taksi Online, Begini Tanggapan Uber!

0
494
Aturan Baru Taksi Online
Copyright©liputan6

Soal Rencana Aturan Baru Taksi Online, Begini Tanggapan Uber!

Smeaker.com – Tingginya kecanggihan teknologi hingga membuat sejumlah pihak melakukan perubahan baru, sebut saja seperti halnya Taksi Online. Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Perhubungan atau disingkat Kemenhub akan menerapkan peraturan baru yang dimulai pada awal bulan April 2017 mendatang melalui Dirjen Perhubungan.

Revisi Peraturan Menteri (PM) No 32 Tahun 2016 yaitu tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sebelumnya, PM ini juga telah disosialisasikan selama enam bulan dan akan habis masa sosialisasinya pada akhir Maret 2017. Menanggapi pemberlakukan PM tersebut, Uber menuturkan pihaknya mengapresiasi dukungan pemerintah mengenai kehadiran ridesharing di Indonesia.

“Kami berharap perubahan-perubahan kerangka hukum akan mengutamakan kepentingan para penumpang dan mitra-pengemudi serta memastikan bahwa inovasi dapat terus berkembang di Indonesia,” kata Uber seperti dilansir dari Tekno Liputan6, Rabu (15/3/2017). Sementara itu, pihak Grab dan Go-Jek sendiri belum memberikan tanggapan terkait peraturan baru Taksi Online.

Aturan Baru Taksi Online
Copyright©liputan6

Sebagai informasi, Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto menuturkan PM 32 sudah memasukkan 11 tuntutan perusahaan taksi online dan konvesional. Salah satu poin dari PM ini membahas mekanisme tarif. Dengan demikian, angkutan sewa khusus berbasis aplikasi tarifnya memiliki batas atas dan batas bawah, seperti yang telah dipaparkannya.

“Jadi kemungkinan nanti misal kalau taksi online itu jarak tertentu tarifnya Rp.50 ribu, kalau taksi online tidak terus Rp. 10 ribu, misal nanti jadi Rp. 40 ribu atau berapa, tidak jauh selisih tarifnya,” demikian tuturnya. Bahkan, bukan dari segi tarif saja namun perusahaan taksi online juga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Poin terpenting lainnya pada PM tersebut adalah pembatasan jumlah angkut berbasis online, seperti Taksi Online. Hal ini seperti yang dituturkan Pudjo, bahwa semua ini dilakukan untuk menghindari kisruh atau kekacauan. Namun keputusan itu harus ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) sekitar.

Diketahui satu minggu terakhir ini memang sempat terjadi aksi unjuk rasa dan mogok sejumlah sopir angkot di beberapa daerah, seperti Tangerang dan Bandung.

Baca Juga Harbolnas 2016 Resmi Digelar, Yuk Cek Promo Menarik di 5 Toko Online Ini !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here