UU ITE Revisian Berlaku Mulai Hari Ini, Berikut 6 Poin Konten yang Terancam Hukuman Penjara!

0
317
UU ITE
Copyright ©beritasatu

UU ITE Revisian Mulai Berlaku, Ini Dia 6 Poin Penting Konten yang Dilarang !

Smeaker.comUndang-Undang dan Transaksi Elektronik (UU ITE) baru saja mengalami revisi, serta mulai diberlakukan hari ini, Senin (28/11). Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE, Henry Subiakto melalui pesan singkatnya mengatakan “Berdasar UU no 12 tahun 2011 Pasal 73, suatu RUU disahkan melalui tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari setelah disetujui DPR dan Presiden”.

Henry juga menambahkan jika, belum ditandatangani Presiden salam kurun waktu paling lama 30 hari terhitung saat disetujui bersaman, maka RUU tersebut telah sah untuk dijadikan UU dan wajib untuk diundangkan. Sementara itu, dalam UU ITE revisian ini sendiri setidaknya ada empat perubahan, antara lain :

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal tersebut menjelaskan tentang seseorang untuk boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya, tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan. Maka, ia berhak untuk mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya dihapuskan.

UU ITE
Copyright ©techinasia

Kedua, yakni terkait durasi hukuman penjara kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya dikurangi menjadi dibawah lima tahun. Sehingga, berdasarkan pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyelidikan tak boleh ditahan. Dikarenakan, hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukuman penjaranya kurang dari lima tahun.

Ketiga, tafsir dari Pasal 5 tentang dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah dipengadilan. Itu artinya, UU ITE yang baru bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstusi yang menyatakan, jika dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan tanpa izin pengadilan, tidak akan sah sebagai bukti.

Keempat, ialah penambahan ayat baru dalam pasal 40. Pada ayat tersebut, dinyatakan jika pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang bertentangan dengan undang-undang. Informasi tersebut terkait konten Sara, terorisme, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

Baca Juga : YouTube Kini Sedang Membunuh Pelan-Pelan Industri Musik, Benarkah ?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY