Pasca Pemblokiran ! Kominfo Keluarkan Aturan Baru Untuk Netflix

0
1220
netflix

Kominfo Keluarkan Aturan Baru Untuk Netflix

Smeaker.com – Baru-baru ini Netflix memang menjadi perbincangan hangat didunia maya setelah kehadirannya di Indonesia. Namun kehadiran Netflix di Indonesia membuat sebuah polemik di Indonesia hingga akhirnya Netflix diblokir oleh Telkom Group pada 27 Januari 2016 tepatnya pukul 00.00 WIB.

Kabarnya Indonesia bukanlan salah satu pasar yang sulit ditembus oleh Netflix, ternyata China juga menentang dengan adanya layanan streaming berbayar “Netflix” memasuki negaranya.

Menindaklanjuti pemblokiran yang dilakukan ke situs Netflix, dan juga karena telah ditemukannya banyak pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang penyiaran yang dilakukan oleh Pemegang Izin Prinsip LPB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat aturan baru untuk layanan streaming video seperti Netflix dan lainya.

Menteri Kominfo Rudiantara telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2016 sebagai imbauan yang berisi, bahwa pemegang Izin prinsip dan pemegang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga, penyiaran berlangganan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

netflix

Adapun isi surat edaran Menteri seperti dilansir dari Okezone yang mengutip dari laman Kominfo adalah mengatur mengenai hal-hal dibawah ini:

a. Pemegang Izin Prinsip LPB dilarang untuk :

  1. Memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran selama masa izin prinsip.
  2. Melakukan siaran tanpa memiliki hak siar atas setiap program yang disalurkan.
  3. Menyelenggarakan akan siaran iklan komersial.

b. Pemegang IPP LPB dilarang untuk :

  1. Melakukan siaran di luar wilayah layanan siarannya;
  2. Melakukan perluasan wilayah layanan siaran tanpa persetujuan Menteri.
  3. Melakukan siaran tanpa memiliki hak siar atas setiap program yang disalurkan.

c. Pemegang Izin Prinsip LPB dan Pemegang IPP LPB yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib untuk menghentikan kegiatannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Edaran ini diterbitkan.

d. Pemegang Izin Prinsip LPB dan Pemegang IPP LPB yang tidak menghentikan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada huruf c akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Kemenkominfo Blokir 11 Situs Radikal, Pasca Ledakan Bom Sarinah Jakarta Pusat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here